Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatangan, ratifikasi, dan aksesi

 MUKADIMAH

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya.

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan.

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan pentaatan dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini,

Menyetujui pasal-pasal berikut :

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, uuntuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelolakekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri. 

3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk denagn pengambilan langkah-langkah legislatif.

2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun sepertii ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Pasal 3

Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Pasal 4

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yangdijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5

1. Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atauu mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

Pasal 6

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus m eliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.

Pasal 7

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja
yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

(a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya :

(i) Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(ii) Kehidupan yang layak bagimereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;

(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;

(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.

(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 8

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:

a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembatasan dalam pelaksanaan hak ini tidak diperbolehkan kecuali yang ditentukan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak -hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;

b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;

c) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan-pembatasan apapun selain yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;

d) Hak untuk melakukan pemogokan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;

2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di atas, oleh anggota-anggota angkatan bersenjata atau kepolisian atau penyelenggara suatu Negara.

3. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" untuk mengambil langkah legislatif atau menerapkan hukum apapun sedemikian rupa yang akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi itu.

Pasal 9

Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.

2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar
sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberrikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.

3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merrugikan moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 11

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk;

a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;

b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan.

Pasal 12

1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:

a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;

b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;

c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;

d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. 

Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut
secara penuh:

a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;

b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan
cuma-cuma secara bertahap;

d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;

e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidkan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14

Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampumenyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:

a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;

b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;

c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang
diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan
kebudayaan.

3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.

4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

BAGIAN IV

Pasal 16

1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk
menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;

b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

Pasal 17

1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan.

2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.

3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut.

Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang.

Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pasal 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

Pasal 20

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-Badan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-bandan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24

Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 25

Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurang hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

BAGIAN V

Pasal 26

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.

2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Pasal ini.

4. Aksesi akan berlaku dengan diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.

5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesi, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesi.

Pasal 27

1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan ini setelah
disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara
federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29

1. Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.

2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.

3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30

Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut;

a) Penandatangan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26;

b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27, dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan Pasal 29.

Pasal 31

1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tanggal Ratifikasi (Indoensia): 23 Februari 2006

Reservasi Pemerintah Indonesia terhadap Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya:

"Berkaitan dengan Artikel 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa, konsisten dengan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Penjajahnya, serta Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antara Negara, dan alinea relevan dalam Deklarasi Vienna dan Program penerapan pada tahun 1993, perkataan "hak atas penentuan nasib sendiri" yang disebut dalam artikel ini, tidak berlaku untuk sekelompok orang dalam negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat ditafsirkan sebagai otorisasi atau mendorong tindakan yang akan memotong-motong atau merusak, total atau sebagian, integritas wilayah atau kesatuan politik dari negara-negara berdaulat dan merdeka."

Negara Pihak pada
Kovenan ini mengakui bahwa dala
m hal pemenuhan
hak-hak yang
dijamin oleh Negara sesuai
dengan Kovenan in
i, Negara hanya
dapat mengenakan
pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan
ketentuan hukum, sepanj
ang hal ini sesuai
dengan sifat hak-hak tersebut
, dan semata-mata dilakukan unt
uk meningkatkan kesejahteraan
umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pasal 5
1. Tidak ada satu hal pun dala
m Kovenan ini yang da
pat ditafsirkan sebagai memberikan hak
kepada suatu Negara, pe
rorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau
melaksanakan tindakan apapun, yang be
rtujuan untuk menghancurkan hak-hak dan
kebebasan-kebebasan ya
ng diakui dalam Kovenan ini,
atau untuk membatasi hak-hak
tersebut dalam tingkat yang lebi
h besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak satupun pembatasan
atau pengurangan hak asasi ma
nusia yang mendasar yang
diakui atau berada di nega
ra manapun berdasarka
n kekuatan hukum, kon
vensi, peraturan
atau kebiasaan, akan dapat d
iterima, dengan alasan bahwa
Kovenan ini tidak mengakui hak-
hak tersebut, atauu me
ngakuinya pada tingkat
yang lebih rendah.
BAGIAN III
Pasal 6
1. Negara Pihak dari
Kovenan ini mengakui hak atas peke
rjaan, termasuk hak semua orang
atas kesempatan untuk mencari nafkah mela
lui pekerjaan yang dip
ilih atau diterimanya
secara bebas, dan akan mengambil langkah-la
ngkah yang memadai guna
melindungi hak ini.
2. Langkah-langkah yang akan diam
bil oleh Negara Pihak pada
Kovenan ini untuk mencapai
perwujudan hak ini sepe
nuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serrta
program-program pelatihan, ke
bijakan, dan teknik-teknik un
tuk mencapai perkembangan
ekonomi, sosial dan budaya ya
ng mantap serta lapangan ke
rja yang penuh dan produktif,
dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebe
basan politik dan ekonom
i yang mendasar bagi
perorangan.
Pasal 7
Negara Pihak pada K
ovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja
yang adil dan menguntungkan,
dan khususnya menjamin:
(a) Bayaran yang memberikan semu
a pekerja, sekurang-kurangnya :
1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai de
ngan pekerjaan yang sen
ilai tanpa pembedaan
dalam bentuk apapun, khususnya
bagi perempuan yang harus
dijamin kondisi kerja yang
tidak lebih rendah daripada yang dinikmati la
ki-laki dengan upah ya
ng sama untuk pekerjaan
yang sama.
2. Kehidupan yang layak bagi
mereka dan keluarga mereka
, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Kovenan ini;
3
(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
(c) Kesempatan yang sama bagi setiap ora
ng untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih
tinggi, tanpa didasari pe
rtimbangan apapun selain se
nioritas dan kemampuan.
(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerj
a yang wajar, dan libur
an berkala dengan gaji
maupun imbalan-imbalan lain
pada hari libur umum.
Pasal 8
1. Negara Pihak pa
da Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
a) Hak setiap orang untuk membentuk serika
t pekerja dan bergabung
dalam serikat pekerja
pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan or
ganisasi yang bersangkut
an, demi memajukan
dan melindungi kepentingan ekonom
i dan sosialnya. Pembatasan dalam pelaksanaan hak ini
tidak diperbolehkan kecuali yang ditentuka
n hukum, dan yang diperlukan dalam suatu
masyarakat demokratis demi kepentingan keam
anan nasional atau ketertiban umum, atau
untuk perlindungan hak -hak dan
kebebasan-kebeba
san orang lain;
b) Hak setiap pekerja untuk me
mbentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi
nasional dan hak konfederasi nasional untuk me
mbentuk atau bergabung dengan organisasi
serikat pekerja internasional;
c) Hak serikat pekerja untuk be
rtindak secara bebas, yang tidak
dapat dikenai pembatasan-
pembatasan apapun selain ya
ng ditentukan oleh hukum, da
n yang diperlukan dalam suatu
masyarakat demokratis untuk kepentingan keam
anan nasional atau ketertiban umum, atau
untuk perlindungan hak-hak dan ke
bebasan-kebebasa
n orang lain;
d) Hak untuk melakukan pemogoka
n, asalkan pelaksanaannya se
suai dengan hukum negara
yang bersangkutan;
2. Pasal ini tidak menghalangi
dikenakannya pembatasan-p
embatasan yang sah dalam
pelaksanaan hak-hak tersebut di atas, oleh
anggota-anggota angkat
an bersenjata atau
kepolisian atau penyele
nggara suatu Negara.
3. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang me
mberi kewenangan pada
Negara-Negara Pihak
dalam "Konvensi Internasional Organisasi
Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang
Kebebasan Berserikat dan Per
lindungan Hak Berserikat" untuk
mengambil langkah legislatif
atau menerapkan hukum apapun
sedemikian rupa yang akan
mengurangi jaminan-jaminan
yang telah diberikan Konvensi itu.
Pasal 9
Negara Pihak dalam Kovenan in
i mengakui hak setiap orang atas
jaminan sosial, termasuk
asuransi sosial.
Pasal 10
Negara Pihak pa
da Kovenan ini
mengakui bahwa:
1. Perlindungan atas bantuan seluas mungki
n harus diberikan kepa
da keluarga yang
merupakan kelompok alamiah da
n mendasar dari satuan masy
arakat, terutama terhadap
pembentukannya, dan sementara itu keluarga
bertanggung jawab at
as perawatan dan
4
pendidikan anak-anak yang ma
sih dalam tanggungan. Perkaw
inan harus dilangsungkan
berdasarkan persetujuan yang s
ukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus di
berikan kepada para ibu se
lama jangka wa
ktu yang wajar
sebelum dan sesudah melahirk
an. Selama jangka waktu itu
para ibu yang bekerja harus
diberrikan cuti dengan gaji atau cuti de
ngan jaminan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk
kepentingan semua anak dan remaja, tanpa disk
riminasi apapun berdasarkan keturunan atau
keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja
harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan
sosial. Pemanfaatan me
reka dalam pekerjaan yang merrugika
n moral atau kesehatan, atauu
yang membahayakan kehidupan mereka
, atau yang sangat mungkin menghambat
perkembangan mereka secara wa
jar, harus dikenai sanksi hukum
. Negara-negara juga harus
menetapkan batas umur di ma
na mempekerjakan anak di
bawah umur tersebut dengan
imbalan, harus dilarang
dan dikenai sanksi hukum.
Pasal 11
1. Negara Pihak pada
Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang
layak baginya dan keluarga
nya, termasuk pangan, sandang
dan perumahan, dan atas
perbaikan kondisi hidup terus me
nerus. Negara Pihak akan
mengambil langkah-langkah yang
memadai untuk menjamin perw
ujudan hak ini dengan mengakui
arti penting kerjasama
internasional yang berdasar
kan kesepakata
n sukarela.
2. Negara Pihak pada
Kovenan ini, dengan
mengakui hak mendasar da
ri setiap orang untuk
bebas dari kelaparan,
baik secara individual maupun melalu
i kerjasama internasional, harus
mengambil langkah-langkah termasuk program-p
rogram khusus yang diperlukan untuk;
a) Meningkatkan cara-cara produks
i, konservasi dan distri
busi pangan, de
ngan sepenuhnya
memanfaatkan pengetahuan te
knik dan ilmu pengetahuan,
melalui penyebarluasan
pengetahuan tentang asas-asa
s ilmu gizi, dan dengan menge
mbangkan atau memperbaiki
sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga
mencapai suatu perkem
bangan dan pe
manfaatan
sumber daya alam yang efisien;
b) Memastikan distribusi pasokan pangan du
nia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan
memperhitungkan masalah-masa
lah Negara-negara pengimpor
dan pengekspor pangan.
Pasal 12
1. Negara Pihak dalam Kove
nan ini mengakui hak setiap or
ang untuk menikmati standar
tertinggi yang dapat dicapai atas
kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diam
bil oleh Negara Pihak pada
Kovenan ini guna mencapai
perwujudan hak ini sepen
uhnya, harus meliputi hal-ha
l yang diperlukan untuk
mengupayakan:
a) Ketentuan-ketentuan untuk
pengurangan tingkat kelahiran-ma
ti dan kematian anak serta
perkembangan anak yang sehat;
b) Perbaikan semua aspek ke
sehatan lingkungan dan industri;
c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala
penyakit menular, endemik, penyakit
lainnya yang berhubunga
n dengan pekerjaan;
5
d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menj
amin semua pelayanan
dan perhatian medis
dalam hal sakitnya
seseorang.
Pasal 13
1. Negara-negara Pihak pada
Kovenan ini mengakui hak se
tiap orang atas pendidikan.
Mereka menyetujui ba
hwa pendidikan harus diarahkan
pada perkembangan kepribadian
manusia seutuhnya dan
kesadaran akan harga dirinya,
dan memperkuat penghormatan atas
hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa
pendidikan harus memungkinkan semua orang unt
uk berpartisipasi secara efektif dalam
suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa
pengertian, toleransi serta persahabatan
antar semua bangsa dan semua kelompok, ras,
etnis atau agama, dan lebih memajukan
kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangs
a-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam K
ovenan ini mengakui bahwa unt
uk mengupayakan hak tersebut
secara penuh:
a) Pendidikan dasar harus diwa
jibkan dan tersedia secara cu
ma-cuma bagi semua orang;
b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bent
uknya, termasuk pendidikan
teknik dan kejuruan
tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia
dan terbuka bagi semua
orang dengan segala
cara yang layak, dan khus
usnya melalui pengadaan pendidika
n cuma-cuma secara bertahap;
c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia ba
gi semua orang secara merata atas dasar
kemampuan, dengan segala car
a yang layak, khususnya me
lalui pengadaan pendidikan
cuma-cuma secara bertahap;
d) Pendidikan mendasar harus se
dapat mungkin didorong atau d
itingkatkan bagi orang-orang
yang belum mendapatkan atau belum me
nyelesaikan pendidi
kan dasar mereka;
e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada
semua tingkatan harus secara aktif diupayakan,
suatu sistem beasiswa yang
memadai harus dibentuk dan
kondisi-kondisi materiil staf
pengajar harus terus menerus diperbaiki.
3. Negara Pihak pada
Kovenan ini berjanji untuk menghorm
ati kebebasan or
ang tua dan wali
yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi
anak-anak mereka selain yang didirikan oleh
lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi
standar minimal pend
idkan sebagaimana
ditetapkan atau disetujui oleh
negara yang bersa
ngkutan, dan untuk memastikan bahwa
pendidikan agama dan moral
anak-anak mereka sesuai
dengan keyaki
nan mereka.
4. Tidak satupun ketentuan dala
m Pasal ini yang dapat ditafsir
kan sebagai pembenaran untuk
mencampuri kebebasan indivi
du dan badan-badan untuk mendi
rikan dan mengurus lembaga-
lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip
yang dikemukakan ayat
1 Pasal ini selalu
diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidik
an yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu
memenuhi standar minimum ya
ng ditetapkan oleh Negara.
Pasal 14
Setiap Negara Pihak pada K
ovenan ini yang pada saat
menjadi Pihak belum mampu
menyelenggarakan wajib
belajar tingkat dasar se
cara cuma-cuma di w
ilayah perkotaan atau
wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus
berusaha dalam jangka
waktu dua tahun, untuk
menyusun dan menetapkan rencan
a kegiatan rinci untuk ditera
pkan secara progresif, dan
6
dalam beberapa tahun ya
ng layak harus melaksanakan prin
sip wajib belajar dengan cuma-
cuma bagi semua orang, yang harus dima
sukkan dalam rencana kegiatan tersebut.
Pasal 15
1. Negara-negara Pihak
pada Kovenan ini menga
kui hak setiap orang:
a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
b) Untuk menikmati manfaat dari kema
juan ilmu pengetahua
n dan penerapannya;
c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindunga
n atas kepentingan mora
l dan material yang
timbul dari karya ilmiah, sastra at
au seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh
Negara Pihak pada
Kovenan ini untuk
mencapai perwujudan sepenuhnya
dari hak ini, harus meli
puti pula langkah-langkah yang
diperlukan guna melestarikan, mengembangka
n dan menyebarkan il
mu pengetahuan dan
kebudayaan.
3. Negara Pihak pada Kove
nan ini berjanji untuk mengho
rmati kebebasa
n yang mutlak
diperlukan untuk penelitian ilmiah
dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada
Kovenan ini mengakui manfaat yang ak
an diperoleh dari pemajuan dan
pengembangan hubungan dan kerj
asama internasional di bi
dang ilmu pengetahuan dan
kebudayaan.
BAGIAN IV
Pasal 16
1. Negara Pihak pada
Kovenan ini berjanji, sesuai denga
n bagian dari Kovenan ini, untuk
menyampaikan laporan mengenai
langkah-langkah yang te
lah diambil, dan kemajuan yang
telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
a) Semua laporan harus disampaikan pada Se
kretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang akan menyampaikan salinan kepa
da Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk
dipertimbangkan sesuai
ketentuan Kovenan ini;
b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Ba
ngsa juga harus menyampaikan salinan laporan
atau bagian laporan yang rele
van dari Negara-negara Pihak
kovenan ini yang juga adalah
anggota dari Badan Khusus, ke
pada Badan-Badan Khusus te
rsebut sepanjang laporan-
laporan tersebut atau bagian darinya be
rhubungan dengan masalah-
masalah yang menjadi
kewenangan dari Badan Khus
us tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.
Pasal 17
1. Negara Pihak pada
Kovenan ini harus memberikan laporan
mereka secara bertahap, sesuai
dengan program yang ditetapkan
oleh Dewan Ekonomi dan Sosi
al dalam jangka waktu satu
tahun sejak Kovenan ini mulai
berlaku, setelah be
rkonsultasi dengan
Negara Pihak dan
Badan Khusus yang bersangkutan.
2. Laporan demikian dapa
t menunjukkan faktor-faktor da
n kesulitan-kesulitan yang
mempengaruhi tingkat pemenuhan kewaji
ban-kewajiban dalam Kovenan ini.
7
3. Apabila sebelumnya telah
diberikan informasi yang releva
n kepada Perserikatan Bangsa-
Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Nega
ra Pihak pada Kovenan
ini, maka informasi
tersebut tidak lagi pe
rrlu diberikan, tetapi
cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi
yang pernah diberikannya tersebut.
Pasal 18
Sesuai dengan tanggung ja
wabnya menurut Piagam Perserik
atan Bangsa-Bangsa di bidang
hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan
Ekonomi dan Sosial bersama-
sama dengan Badan-badan Khusus dapat menyus
un laporan tentang kemajuan yang dicapai
dalam mematuhi ketentuan-kete
ntuan dalam Kovenan ini dala
m hal-hal yang termasuk dalam
ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-lapor
an ini dapat mencakup
hal-hal khusus dari
keputusan dan rekomendasi terh
adap penerapan tersebut yang
telah disetujui oleh organ-
organ yang berwenang.
Pasal 19
Dewan Ekonomi dan Sosial dapa
t menyampaikan pada Komisi
Hak Asasi Manusia, laporan-
laporan mengenai hak asasi ma
nusia yang disampaikan oleh
Negara-negara Pihak sesuai
dengan Pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan
mengenai hak asasi manusia yang disampaikan
oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pa
sal 18, untuk dipela
jari dan diberikan
rekomendasi umum, atau seke
dar untuk informasi belaka.
Pasal 20
Negara Pihak pada K
ovenan ini dan Badan-badan Khusus
yang terkait, da
pat menyampaikan
tanggapan-tanggapan ke
pada Dewan Ekonomi dan Sosial te
ntang rekomendasi
sesuai dengan
Pasal 19, atau mengenai rujuka
n terhadap rekomendasi umum
tersebut, dalam setiap laporan
Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.
Pasal 21
Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke
waktu dapat menyampai
kan kepada Majelis
Umum Perserikatan bangsa-bangsa,
dan ringkasan dari informasi
yang diterima
dari Negara
Pihak pada Kovenan ini dan Badan-Badan
Khusus, tentang langka
h-langkah yang telah
diambil dan kemajuan yang di
buat yang telah dicapai dalam
mematuhi hak-hak yang diakui
dalam Kovenan ini.
Pasal 22
Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta pe
rhatian badan-bandan
Perserikatan Bangsa-
Bangsa lainnya, badan perle
ngkapan dan Badan-badan Khus
us yang bersangkutan untuk
memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal
yang timbul dari laporan-laporan yang diatur
dalam bagian ini, yang dapat
membantu badan-badan tersebut
dalam memutuskan kelayakan
8
Pasal 27
1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan sete
lah tanggal diserahkannya
instrumen ratifikasi
atau instrumen aksesi yang ketiga puluh lima
untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang
meratifikasi atau melakukan akse
si atas Kovenan ini setelah
disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi
yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai
berlaku tiga bulan setelah tangga
l disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut.
Pasal 28
Ketentuan-ketentuan dalam Kove
nan ini berlaku bagi semua
bagian dari Negara-negara
federal tanpa pembatasan atau pengecualian.
Pasal 29
1. Negara Pihak pada Kove
nan ini dapat mengusulkan pe
rubahan dan menyampaikannya
pada Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus
memberitahukan setiap usulan perubahan ters
ebut kepada semua negara Pihak, dengan
permintaan untuk memberitahukan padanya apak
ah mereka setuju diadakan Konferensi
Negara-negara Pihak untuk membahas dan me
lakukan pemungutan suara terhadap usulan
tersebut. Dalam hal sekura
ng-kurangnya sepertiga dari
Negara Pihak menyetujui
diadakannya konferensi, Sekretaris Jendera
l akan menyelenggaraka
n konferensi dibawah
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peruba
han yang ditetapkan ol
eh mayoritas Negara
Pihak yang hadir dan yang memberikan suara
pada konferensi, harus disampaikan pada
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk mendapat persetujuan.
2. Perubahan-perubahan mulai
berlaku apabila disetujui oleh
Majelis Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan diterima oleh du
a pertiga mayoritas Negara-negar
a Pihak Kovenan ini sesuai
dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubaha
n telah berlaku, ma
ka perubahan-peruba
han tersebut akan
mengikat Negara-negara Pihak
yang telah menerimanya, sedang
negara Pihak lainnya masih
tetap terikat pada kete
ntuan-ketentuan Kovena
n ini dan perubahan-pe
rubahan terdahulu yang
telah mereka terima.
Pasal 30
Tanpa mengindahkan pemberita
huan yang dibuat menurut Pasal
26 ayat 5, Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus
menyampaikan semua Ne
gara yang dimaksud
dalam ayat 1 dari Pasal ters
ebut hal-hal sebagai berikut;
a) Penandatangan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26;
b) Tanggal mulai berlakunya
Kovenan ini sesuai dengan
Pasal 27, dan
tanggal mulai
berlakunya perubahan-perubaha
n sesuai dengan Pasal 29.
Pasal 31
1. Teks Kovenan ini yang dibu
at dalam bahasa Cina, Inggris
, Perancis, Rusia dan Spanyol,
mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan
pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
10